GANANG RIZQI RACHMATULLAH

The Wall

You need to sign in to comment
No comments

Friends

Newsfeed

  •  
  • Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah resmi mendaftar sebagai calon presiden-calon wakil presiden Republik Indonesia 2014-2019 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasangan yang diusung oleh PDIP, Nasdem, PKB, dan Hanura ini juga telah menyampaikan visi dan misinya ke KPU.

    Sebagaimana dilansir KPU, Jokowi-JK mengusung visi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.
    Setelah melalui beberapa proses yang dilalui oleh Jokowi-JK untuk mencalonkan sebagai Capres-Cawapres RI, dan pada akhirnya Jokowi-JK menang mengalahkan pasangan Prabowo-Hatta yang di dilakukan Pemilihan Secara Langsung oleh Masyarakat Indonesia.

    Dan tepatnya pada tanggal 20 Oktober 2014. Jokowi (joko Widodo) dilantik dan resmi sebagai Presiden RI dan JK (Jusuf Kalla) sebagai wakil presiden RI masa jabatan 2014-2019.dan seminggu kemudian
    Sesuai dengan program dan prioritas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, maka posisi anggota kabinet juga mengalami beberapa perubahan, diantaranya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang tidak lagi berada dibawah Menko Perekonomian namun langsung dibawah Presiden Pada periode sebelumnya Kepala Bappenas berada di bawah koordinasi Menko Perekonomian. Berikut adalah menteri Kabinet Kerja.
    bahwa dalam pertemuan rutin bulanan KIH, 28 April lalu, koalisi memastikan akan mengusulkan pergantian menteri Kabinet Kerja kepada Presiden Jokowi. Usul itu mengemuka dalam pertemuan yang dipimpin Ketua Umum PDIP Megawati Soekarntoputri dan dihadiri seluruh anggota koalisi, kecuali Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy yang berhalangan.

    Pernyataan Bang Yos diamini Ketua DPP NasDem Taufik Basari. Kepada CNN Indonesia, Taufik mengatakan kinerja memang merupakan tolak ukur sebelum memutuskan melanjutkan atau mengganti posisi menteri. "Apakah perlu reshuffle atau tidak memang sangat bergantung pada hasil evaluasi berkala yang dilakukan pemerintah," kata Taufik.

    Diberitakan sebelumnya, rencana untuk me-reshuffle menteri Kabinet Kerja makin mengemuka setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla mengisyaratkan bahwa akan ada pergantian posisi menteri. Namun JK menolak menjelaskan lebih lanjut mengenai waktu dan realisasi reshuffle tersebut.

    Dewan Pimpinan Pusat Projo bahkan sebelumnya telah melansir 14 nama menteri yang dinilai harus diganti lantaran memiliki kinerja di bawah standar dan tak sesuai Nawa Cita pemerintah. Ketua DPP Projo, Sunggul Hamonangan Sirait, mengatakan bahwa 14 nama itu akan diusulkan kepada Jokowi untuk diganti.
    jika kegaduhan tidak juga selesai hanya dengan peringatan, Presiden Jokowi dapat mengambil langkah tegas kepada para menteri yang bertikai. Bahkan, Presiden dapat memberikan sanksi terberat, berupa pergantian anggota kabinet.

    "Harus ada ultimatum. Jika sudah ada peringatan terakhir, tetapi tidak juga ikut aturan main, berarti menteri tersebut tidak akan ikut dalam kesatuan kabinet," pungkas Erwan," ujar Erwan Agus dalam diskusi 'Para Menteri Bertikai, Apa Langkah Presiden Jokowi' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat,

    Komentar juga muncul dari Ketua MPR Zulkifli Hasan. Pria yang karib disapa Zulhas itu mengatakan, persoalan tersebut sebaiknya diselesaikan di internal saja.

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu berharap, kegaduhan serupa tidak terulang di kemudian hari. Sebab, hal tersebut dapat mengurangi wibawa menteri.

    "Jadi jangan lagi menteri-menteri itu (gaduh), kan punya pemimpin Pak Presiden. Nah, kalau ada perbedaan, selesaikan di internal kabinet jangan di depan publik. Itu tentu tidak etis, tidak elok, dan mengurangi wibawa pemimpinnya yaitu presiden. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi," tegas Zulkifli usai memberikan kuliah umum di Universitas Islam As-Syafi'iah (UIA)

    Ketua DPR Ade Komaruddin juga menyayangkan kegaduhan di antara beberapa menteri Kabinet Kerja. Apalagi peristiwa ini berulangkali.

    "Kami sangat menyayangkan yang mana hal itu tidak perlu terjadi, untuk mensukseskan sebuah program adalah kekompakan. Jadi kalau kita kompak segala sesuatu akan bisa diselesaikan dengan baik," kata Ade di Kompleks Parlemen Senayan
  •  
  • GANANG RIZQI RACHMATULLAH joined our site!