content 1(ptnbh) from Monica Anindita's blog

 

Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTNBH) adalah salah satu konsep penyelenggaraan perguruan tinggi selain Satuan Kerja (SatKer) dan Badan Layan Umum (BLU), dimana secara umum konsep ini membuat perguruan tinggi negeri (PTN) mempunyai otonomi lebih untuk mengatur diri mereka sendiri, dengan tujuan kampus tersebut memiliki keleluasaan dalam menyelenggarakan rumah tangganya seperti pada pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi disebutkan pengertian PTN berbadan hukum adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai subyek hukum yang otonom. Dalam KBBI kata otonomi memiliki arti pemerintahan sendiri, atau suatu hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Istilah perguruan tingggi berbadan hukum pertama kali disebutkan dalam pasal 65 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2012, bahwa penyelenggaraan otonomi perguran tinggi dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh menteri kepada PTN dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum atau dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan pendidikan tinggi bermutu. Berdasarkan bunyi pasal ini dapat dikatakan bahwa suatu perguruan tinggi negeri yang memiliki status PTNBH diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi secara otonom untuk menghasilkan pendidikan tinggi yang bermutu. PTNBH diatur sebagai salah satu bentuk sistem perguruan tinggi dalam pasal 76 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. PTNBH memberikan kemandirian pengelolaan perguruan tinggi dalam bidang keuangan, sarana prasarana, dan ketenagakerjaan.

Dalam sejarahnya, PTNBH pernah memiliki beberapa “nama”. Badan Hukum Milik Negara (BHMN), awalnya dibentuk untuk memberikan akomodasi kebutuhan khusus dalam rangka privatisasi pendidikan tinggi yang memiliki karakteristik tersendiri, khusus nya sifat non-profit walaupun berstatus badan usaha. Status BHMN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999. Empat perguruan tinggi pertama yang ditetapkan sebagai BHMN adalah Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, dan Institut Teknologi Bandung, tertanggal 20 Desember 2000. Pada tahun 2009, bentuk BHMN digantikan dengan Badan Hukum Pendidikan Pemerintah, sesuai dengan UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. UU tersebut kemudian dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 pada tanggal 31 Maret 2010. Pemerintah tidak diam, dan akhirnya membuat Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 yang mengembalikan BHMN menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Status tersebut tidak bertahan lama dan digantikan oleh UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang diterbitkan dan berlaku di semua perguruan tinggi BHMN, termasuk yang telah menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah, ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum. Saat ini, sudah ada 11 perguruan tinggi negeri yang memiliki status PTNBH, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dan Universitas Hasanuddin.

 

Berikut manfaat/ dampak positif perubahan menjadi PTNBH yang dimuat dalam web Forum Pengembangan Managemen Pendidikan Tinggi Magister Managemen Pendidikan Tinggi Sekolah Pascasarjana Univeristas Gadjah Mada:

 

1. Perubahan sistem pendidikan tinggi terjadi di berbagai negara dan perubahan tersebut umumnya meliputi kebutuhan untuk otonomi yang lebih luas. Perubahan tersebut tidak terjadi tanpa adanya ketegangan. Oleh karena itu seluruh pelaku perubahan harus yakin akan nilai/hakekat/norma perubahan tersebut, paling tidak ditinjau dari perspektif kepentingan nasional dan bukan dari perspektif kepentingan individu. Seperti halnya di berbagai negara, pemahaman nilai/hakekat/norma perubahan tersebut ternyata masih rancu dan rentan terhadap penyalah gunaan.

2. Pada perguruan tinggi yang bersangkutan, pemahaman akan perubahan tersebut masih rancu karena adanya benturan kepentingan sebagian personil perguruan tinggi. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu pemahaman publik tentang manfaat perubahan tersebut, tidak hanya pada tingkat perguruan tinggi akan tetapi juga pada tingkatan pemerintah dan lembaga legislatif. Dengan demikian diperlukan adanya pendefinisian terhadap tingkat otonomi yang diharapkan untuk setiap jenjang beserta argumentasi pendukungnya.

3. Dalam konsep PTN-BH yang telah dicanangkan, ditetapkan bahwa otonomi diberikan kepada perguruan tinggi negeri agar dapat berperan sebagai kekuatan moral, dan hal ini merupakan salah satu aspek penting dalam reformasi pendidikan tinggi yang saat ini sedang dijalankan. Namun pengertian “kekuatan moral” tersebut masih abstrak dan perlu penterjemahan dalam bentuk rambu/panduan pelaksanaan untuk tiap perguruan tinggi. Tanpa adanya kejelasan tersebut, dikhawatirkan terjadinya penterjemahan otonomi secara bebas oleh setiap pihak yang berkepentingan yang disesuaikan dengan kepentingan pribadi masing-masing. Otonomi pengelolaan keuangan mungkin diterjemahkan oleh para dosen sebagai kenaikan gaji, yang kemudian dapat berakibat kepada kenaikan SPP mahasiswa. Otonomi bagi mahasiswa mungkin diterjemahkan sebagai kebebasan mahasiswa untuk bertindak bebas termasuk misalnya menolak kenaikan SPP. Kementrian Keuangan mungkin menterjemahkan otonomi sebagai lepasnya tanggung jawab untuk pendanaan perguruan tinggi yang dapat berakibat kepada hilangnya fungsi pemerintah untuk menyelamatkan tugas mulia yang harus diembannya.

 

Dampak Negatif

Adanya kekuasaan dan uang dapat membutakan para petinggi-petinggi berdasi lupa dengan amanah yang sedang ia emban.

 

Kesimpulan

 

PTNBH mempunyai keunggulan yg dapat menjadikan suatu PTN lebih unggul dan lebih berkualitas.

Namun disamping itu juga mempunyai dampak yg akan merugikan mahasiswa maupun PTN.

Jadi, PTNBH harus ada keseimbangan antara dampak negatif dan positif, agar menjadi sebuah PTN yg berkualitas tinggi tanpa ada masalah tentang kekuasaan dan uang.




Previous post     
     Next post
     Blog home

The Wall

No comments
You need to sign in to comment