User blogs

GARNITA ADIRA PRASASTI

LISA EKA PRASASTY

D-3 PERPUSTAKAAN

 

ISU POLITIK NASIONAL (INDONESIA)

 

1.      DAMPAK KENAIKAN BBM

 

Akhirnya BBM akan naik pada saatnya. Kenaikan BBM masih terus menjadi isu dan bahkan menjadi polemik hangat di pelbagai media. Rencana pemerintah bak gertakan sambal kepada masyarakat tentang kenaikan BBM ini. Namun masih belum kunjung diputuskan tentang kenaikan BBM ini secara konkret. Hal ini mengingat pemerintah harus betul-betul memperhitungkan dampak sosial, ekonomi, politik dan keamanan terhadap kenaikan BBM nantinya. Beberapa wacana mekanisme kenaikan BBM dengan berbagai skenario telah digulirkan. Terakhir pemerintah berencana memberikan dua harga BBM bersubsidi yaitu Rp. 4,500 per liter bagi kendaraan umum dan sepeda motor, dan Rp. 6,500 per liter bagi kendaraan mobil pribadi. Tak ayal kebijakan langkah tersebut langsung mendapat respon negatif dari masyarakat maupun pengusaha SPBU sendiri. Kerumitan mekanisme dua harga dianggap menimbulkan resiko penyelewengan yang lebih besar lagi terhadap BBM bersubsidi.

 

Disisi lain ketika pemerintah menaikkan hanya satu harga yaitu Rp. 6,500 per liter juga mendapat kritikan dari Politisi yang berseberangan dimana pemerintah dianggap hanya mencari gampangnya saja. Waktu terus bergulir. Pemerintah harus arif dalam mengambil langkah yang tepat dan menaikkan harga BBM bersubidi secara terukur dan mekanisme yang mudah diikut oleh masyarakat namun meningkatkan keefektifan dalam mengendalikan BBM bersubsidi tersebut.Menjamurnya jumlah SPBU diberbagai tempat justru bertolak belakang dengan upaya pemerintah untuk membatasi BBM bersubsidi. Berbagai kebocoran BBM bersubsidi yang terjadi melalui penyelundupan BBM bersubsidi diarea perbatasan dengan negara asing justru semakin marak. Beberapa kali petugas menangkap beberapa kapal yang mengangkut BBM bersubsidi yang hendak dibawa keluar negeri di perairan Kepulauan Riau. Hal ini sangat disayangkan. Ada pihak-pihak tertentu yang masih bebas melakukan kegiatan haram tersebut sedangkan rakyat terus dirongrong kenaikan BBM bersubdisi yang ditakuti berdampak kepada kenaikan harga barang konsumsi secara masif. Akibatnya daya beli masyarakat menurun tajam.

 

Kenaikan BBM bersubsidi dinilai oleh sebagian pihak dirasa sudah terlambat. Kesenjangan harga yang semakin jauh menyebabkan pemerintah semakin gamang menaikkan harga BBM. Sehingga hal ini menjadi simalakama tahun politik. Kalau kenaikan BBM memang harus dilakukan sebaiknya pemerintah menaikkan harga BBM tersebut tidak secara drastis. Dilakukan dengan mekanisme yang mudah, cukup satu harga. Katakanlah kenaikan sebesar Rp. 500 per liter. Sehingga menjadi Rp. 5.000 per liter hal ini dirasa tidak akan memberikan dampak yang besar terhadap berbagai sektor sambil melihat kestabilan ekonomi, politik dan keamanan dalam negeri beban terhadap APBN bisa semakin dikurangi.

 

2.      Penyebab pada tensi Politik pada PILPRES 2014 TERTUNGGI DALAM SEJARAH

Tensi politik menjelang dan pasca pilpres 2014 yang berlangsung 9 Juli 2014 sangat tinggi. Tingginya tensi politik ini melibatkan sentimen tidak hanya dikalangan elit politik namun juga di kalangan rakyat akar rumput. Dampak positifnya adalah tingkat partisipasi rakyat yang semakin meningkat dibanding dengan pemilu pada periode-periode sebelumnya. Pilpres 2014 benar-benar telah membuat rakyat melek politik. Pasalnya dalam pilpres tahun ini banyak terjadi pergulatan politik dimana hanya ada dua pasangan capres cawapres.

 

HANYA ADA DUA PASANG CAPRES DAN CAWAPRES

Prabowo Subianto berpasangan dengan Hatta Rajasa dengan nomor urut satu dan terkenal dengan salam satu jari dengan mengacungkan telunjuk.  Di lain kubu, Joko Widodo yang merupakan Gubernur DKI nonaktif berpasangan dengan Jusuf Kalla mantan Wakil Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono periode 2004-2009 dengan nomor urut 2 dan terkenal dengan salam 2 jari yaitu mengacungkan jari telunjuk dan jari tengah. Pasangan Jokowi-JK didukung oleh partai pemenang pileg 2014 yaitu PDIP yang kemudian berkoalisi dengan PKB, Hanura, Nasdem dan PKPI yang keseluruhan total suara di DPR hanya sekitar 40%. Sedangkan pasangan Prabowo-Hatta didukung oleh Partai Gerinda, PKS, PPP, Golkar, PAN, PBB dengan total perolehan suara di pileg 2014 berkisar 60%. Belakangan, meskipun Partai Demokrat secara resmi bersikap netral namun ketua harian mengatakan mendukung Capres Prabowo Hatta.

 

Partai Golkar sebetulnya merupakan partai kedua yang memperoleh suara terbanyak di pileg 2014 setelah PDIP. Namun ternyata capres dari Golkar yaitu Abu Rizal Bakri (ARB atau akrab dipanggil Ical) tak mendapat repson dari rakyat sehingga gagal untuk men-capres dan malah memilih berkoalisi dengan Prabowo Hatta. Di DPR periode 2014-2019, komposisi Koalisi Merah Putih, jika tak berubah, terdiri dari Gerindra (73 kursi), Golkar (91), Partai Demokrat (61), PAN (49), PKS (40), dan PPP (39). Total kursi koalisi ini berjumlah 353 kursi, atau 63 persen kursi DPR. Sedangkan koalisi pro Jokowi, yang selama ini dikenal tanpa syarat, terdiri dari PDIP (109 kursi), PKB (47), NasDem (35), dan Hanura (16). Total kursi koalisi ini berjumlah 207, atau 37 persen kursi DPR.

 

 

 

2 ISU POLITIK LUAR NEGERI

1.      Korea Utara dan Korea Selatan

Tahun ini dunia dihebohkan dengan berita tentang konflik anatara negara Korea Selatan dengan Korea Utara. Hal ini dikarenakan kedua negara tersebut memilih untuk berdamai dan menyatukan visi mereka. Hal itu tentu membuat warga Korea bahagia mengingat kedua negara tersebut sudah mengalami konflik sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu.

Tentu hal ini memberikan pertanyaan besar terkait adanya aksi damai dari kedua negara tersebut. Alasan kuatnya adalah Korea Utara bersedia menangguhkan senjata nuklir mereka yang sebelumnya telah gagal dalam uji coba musim panas kemarin.

2.      Krisis ekonomi, Rusia bantu Menyeimbangkan Dunia

Nama mantan Menteri Luar Negeri AS dan pakar hubungan internasional yang kini berusia 95 tahun, Henry Kissinger, sering muncul terkait isu Rusia, seperti halnya laporan tentang dugaan proposal yang ia buat untuk aliansi Moskow-Washington melawan Beijing. Ia dikenal karena pemikiran nonortodoks dalam pendekatan Barat ke Rusia. Berikut adalah pemikiran dan pernyataannya yang paling penting tentang Rusia di masa lalu dan sekarang.

Rusia dibangun oleh elite yang mengirim budak ke ladang yang jauh dan oleh Tsar yang menyatakan "Tanah rawa ini akan menjadi kota Odessa atau kota Sankt Peterburg." Mereka sebagian didukung oleh semacam hubungan mistik dengan kesulitan dan visi mereka. Mereka bertahan berabad-abad di bawah orang Mongol.

Charles XII dari Swedia pergi ke Rusia [pada awal abad ke-18] karena ia pikir akan mudah untuk bagi negaranya untuk menguasai Moskow. Apa yang ia temukan adalah petani Rusia membakar hasil panen mereka sendiri agar pangan tak direbut penjajah. Mereka membuat diri sendiri kelaparan sebelum mengizinkan Charles XII mengambil alih negara mereka. Ia telah melintasi Eropa, tetapi belum pernah melihat kejadian seperti ini sebelumnya. Pasukannya terpaksa pergi ke selatan, ke Ukraina, hanya untuk bertahan hidup, di mana mereka akhirnya kalah.

Hanya sedikit negara di dunia selain Rusia yang memulai lebih banyak perang atau menyebabkan lebih banyak gejolak  dalam pencarian abadi untuk keamanan dan status. Namun, juga benar bahwa pada titik kritis Rusia membantu menyeimbangkan dunia dari kekuatan-kekuatan yang berusaha menguasainya: dari bangsa Mongol pada abad ke-16, dari Swedia pada abad ke-18, dari Napoleon pada abad ke-19, dan dari Hitler pada abad ke-20.

GARNITA ADIRA PRASASTI

DESI FITRI LESTARI

D-3 MANAJEMEN ADMINISTRASI

A. ISU POLITIK NASIONAL

1. Isu Politik Mempengaruhi Stabiltas Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sebuah negara tidak mungkin terlepas dari stabil tidaknya politik dan keamanan. Kegiatan ekonomi hanya bisa tumbuh jika politik dan keamanan stabil, begitu pula sebaliknya. Di satu sisi, kita ingin perekonomian tumbuh pesat, tetapi di sisi lain kita sulit menumbuhkan kestabilan politik sebagai penopang utama. Kita yakin elite-elite politik di Indonesia sangat memahami pentingnya kestabilan politik demi terciptanya kestabilan ekonomi. Yang menjadi soal, pemahaman seperti itu hanya berkutat di tataran pemikiran, tetapi jarang diimplementasikan dalam perilaku dan tindakan. Persatuan hanya ramai diobral lewat ucapan. Faktanya, mereka masih terbelenggu oleh nafsu untuk berpecah belah atas nama rivalitas yang sepertinya tiada ujung.

 Konsumsi Rumah Tangga

Di Indonesia, komponen yang berkontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi ialah konsumsi rumah tangga alias masyarakat. Perannya mencapai lebih dari separuh produk domestik bruto Indonesia. Konsekuensi pertumbuhan dengan topangan konsumsi seperti itu ialah ketika masyarakat bergairah membelanjakan pendapatan, pertumbuhan ekonomi akan melaju. Sebaliknya, begitu daya beli menurun, pilar-pilar perekonomian pun menjadi lemah. Bagai lingkaran setan, daya beli yang rendah membuat dunia usaha tidak berkembang karena lesunya penjualan. Jangankan meningkatkan upah buruh dan menyerap lebih banyak tenaga kerja, pelaku usaha harus berusaha keras untuk tidak mengurangi karyawan. Sebaliknya, tanpa peningkatan pendapatan, masyarakat tidak memiliki dana lebih untuk berbelanja. Sejarah bangsa pun menunjukkan gejolak harga pangan kerap berimbas serius ke urusan politik.

2. Politik SARA 'lebih buruk' dari politik uang karena berdampak perpecahan

Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu yang berlangsung sengit agaknya masih bergema dengan munculnya kekhawatiran politik SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan) akan diangkat kembali dalam rangkaian pilkada 2018 mendatang. Seperti dalam Pilkada DKI Jakarta, isu SARA tampaknya lebih banyak digunakan untuk menyerang dan menekan elektabilitas calon tertentu dan pada saat yang bersamaan 'kekosongan' itu bisa dimanfaatkan oleh calon-calon yang lain. "Isu SARA bersifat lebih menyerang pada orang, bahwa dia kelompok anu dan bukan dalam kerangka menegakkan identitas kelompok tertentu. Lebih banyak ke luar, menyerang, bersifat menekan atau menurunkan elektabilitas seseorang daripada menaikkan elektabilitas," tutur Ray.

Menurut survei yang dilakukan Lingkar Madani Indonesia atau LIMA, efek politik uang diperkirakan hanya sekitar 30%, yang berarti dari 100 orang yang mendapat uang maka mungkin sekitar 30 saja yang memilih sesuai dengan permintaan pemberi uang. Sementara politik SARA bisa berdampak melintasi batas-batas daerah tertentu, yang terlihat saat Pilkada DKI Jakarta ketika orang-orang di luar Jakarta pun juga sampai ikut 'terlibat'.

 

"Yang kedua soal waktu. Pilkada DKI Jakarta yang begitu marak penggunaan isu SARA, sampai sekarang terbelah. Jadi bukan hanya berbeda pilihan tapi terbelah karena isu SARA. Baik yang menang maupun yang kalah masih memiiki dampak psikologis akibat isu SARA yang diperlakukan sangat kuat," jelas Ray Rangkuti.

 

"Jadi kalau dilihat dari dampaknya, ternyata politik SARA dampaknya jauh lebih dahsyat dari politik uang. Politik uang terlokalisir hanya di daerah tempat pilkada berlangsung dan relatif berjangka pendek karena orang datang ke TPS, suaranya dibeli."

B. ISU POLITIK INTERNASIONAL

1. Demo Gaza, isu politik atau agama?

Sentimen anti-Yahudi dan Barat kembali mendapat tempat di Indonesia saat muncul aksi unjuk rasa beberapa kelompok berlabel Islam dalam mengecam aksi militer Israel di wilayah Gaza. Dalam aksi-aksinya yang digelar di berbagai kota besar, demonstrasi mereka hampir selalu mengaitkan serangan udara Israel itu dengan isu agama atau rasisme. Tetapi ini bukanlah satu-satunya cara pandang warga Indonesia dalam melihat konflik di wilayah itu, kata seorang pengamat. Dalam skala yang jauh lebih kecil, muncul pula kecaman terhadap aksi militer Israel itu, tetapi mereka melihatnya dari sisi kemanusiaan semata.

"Di Palestina 'kan tidak semua warga Muslim. Ada Nasrani, ada Yahudinya. Jadi, kalau disebut (kasus) murni agama, kayaknya nggak mungkin," kata seorang warga Jakarta, Dedi, yang bekerja di sebuah perusahaan swasta. Sikap agak berbeda diungkapkan warga Jakarta lainnya, Dewi: "Ini masalah kemanusiaan, cuma akhirnya berujung pada masalah politik dan agama." Sementara, warga Jakarta bernama Tomas, menyatakan menolak aksi-aksi yang mengaitkan aksi kekerasan di Gaza dari kaca mata agama. "Di Indonesia, sepertinya terlalu didorong-dorong ke konflik agama." "Karena ini 'kan cuma perebutan wilayah antara Israel dan Palestina. Jadi kita semestinya melihat ini dari sisi tragedi kemanusiaan," kata Tomas. Dalam aksinya, para pendemo juga menggunakan label atau simbol Yahudi. Bagaimanapun, adanya dua sudut pandang berbeda dalam meneropong serangan militer Israel ke Gaza, merupakan kenyataan yang mewarnai sikap sebagian masyarakat Indonesia, sejauh ini. Cara pandang yang berbeda dalam melihat kasus Palestina terlihat pula di dunia media sosial. Hal ini bisa dilihat dari simbol-simbol serta kutipan tautan yang digunakan para pendukungnya di Facebook atau Twitter.

 

2. Hubungan AS dengan Negara-Negara Timur Tengah Berkaitan dengan Isu Politik

Pemerintah Amerika Serikat telah sejak lama memberlakukan prinsip politik standar ganda terhadap negara-negara di kawasan Timur Tengah. Negara-negara kawasan Timur Tengah yang menjadi fokus utama kami adalah negara-negara di kawasan Asia Barat Daya, yaitu berupa daratan yang terletak di sekitar Laut Arab, Teluk Persia, Laut Kaspia, dan Laut Merah. Politik Standar Ganda berupa inkonsistensi yang berlaku dalam arah kebijakan Politik Luar Negeri amerika Serikat. Penerapan Politik Standar Ganda ini misalnya dapat dilihat dari hubungan antara AS dengan Israel yang cenderung kooperatif; dibandingkan dengan hubungan antara AS dengan Iran yang cendeerung bersifat offensif.  Penerapan prinsip politik Standar Ganda ini berada dalam fokus yang berbingkai Politik, Hukum, dan Keamanan. Baik bagi pemerintah AS sendiri terkait  dengan  masalah dalam negerinya sendiri, maupun bagi negara-negara di kawasan Timur Tengah dengan mayoritas penduduk Muslim dan memiliki sumber energi potensial berupa minyak bumi. Hal ini seperti yang pernah diungkapkan oleh Presiden Amerika Serikat, Richard Nixon, pada masa pemerintahannya yaitu sekitar tahun 1969-1974. Nixon mengatakan bahwa “Siapapun yang menguasai kawasan Teluk Arab dan Timur Tengah, maka ia akan menguasai dunia, dan suatu hari nanti Teluk Arab akan merasakan kemakmuran yang luar biasa”.

 

            Hubungan AS dengan negara-negara di Timur Tengah tersebut memiliki corak warna tersendiri. Hubungan ini kadang bersifat fluktuatif, tergantung pada kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing pihak serta rezim yang sedang berkuasa.  Hal ini mungkin dapat dilihat dari fenomena hubungan antara Amerika Serikat dengan Iran pada masa pemerintahan Reza Pahlevi sebelum bergejolaknya Revolusi Islam Iran.  Sehingga, didapatkan hubungan antara pemerintah AS dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah, khususnya di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berupa hubungan yang dinamis dan fluktuatif. Kadang bisa mencapai titik tertinggi ataupun mencapai titik depresi yang paling rendah. Tergantung pada kepentingan masing-masing pihak dan rezim yang sedang berkuasa, apakah mampu dan mau berkolaboratif dengan kepentingan-kepentingan Amerika Serikat atau justru bersifat offensif antara yang satu dengan yang lainnya.

 

          

 

Dhidik Ridwan Sururi

NAMA : MUHAMMAD NUR AZIIZ HUTAMA PUTRA

PRODI : D-3 PENYIARAN


Hai aku Aziiz mahasiswa penyiaran UNS akan membahas tentang 4 isu politik (2 isu nasional & 2 isu Internasional)



Ahok yang tidak disetujui koalisi indonesia


Jadi, sekretaris Jenderal PDIP yang juga Sekretaris Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Hasto Kristiyanto mengaku belum mendapat informasi mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ingin masuk dalam tim pemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Hal itu disampaikan Hasto untuk menanggapi kabar Ahok yang ikut mendukung Jokowi-Ma'ruf dan akan membantu pemenangan usai keluar tahanan.


"Ya kami belum terima info tersebut kami harus lakukan konfirmasi terlebih dahulu," ujar Hasto saat ditemui di sela-sela acara pembekalan juru bicara kampanye Jokowi-Ma'ruf di Hotel Oria, Menteng, Jakarta, Senin (13/8).-CNN INDO


Namun demikian, Hasto menyebut koalisi terbuka bagi siapapun yang bergabung dan membantu pemenangan Jokowi-Ma'ruf, termasuk Ahok. Ia menegaskan kekuatan koalisi Jokowi-Ma'ruf bertumpu pada kekuatan elemen kebangsaan.

"Jadi aspek seluruh mewakili kelompok-kelompok agama aspek kebhinekaan kemudian juga mereka yang kompeten, mereka yang ingin membangun Indonesia melalui kebudayaan sebagai bangsa timur, mereka yang ingin mendorong kita jadi poros maritim dunia semua bergabung," kata Hasto.

Hasto melanjutkan, yang terpenting seluruh pihak yang masuk tim kampanye akan diberikan pembekalan-pembekalan yang cukup. "Sehingga mereka dalam satu narasi yg sama dengan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf," katanya.

Hasto menyebut komunikasi terakhir PDIP melalui Djarot Saiful Hidayat beberapa waktu lalu dan tidak membahas terkait hal tersebut. "Ya kalau kita lihat terakhir Pak Djarot bertemu dengan Pak Ahok dan kemudian dari pertemuan tersebut Pak Djarot menyampaikan hal hal yag positif. Pak Ahok banyak baca buku dan sehat karena olahraga jauh lebih teratur itu yang disampaikan pak Djarot," ujar Hasto.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem Jhonny G Plate juga belum dapat memastikan apakah Ahok akan masuk dalam tim pemenangan. Namun ia meminta kabar dukungan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) terhadap pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin tidak dikaitkan dengan perkara yang menimpa Ahok.

Menurut Johnny, Ahok sudah menjalani hukuman atas kasus penodaan agama yang menimpanya dengan baik. Karena itu, dukungannya terhadap Jokowi-Ma'ruf harusnya tidak dikaitkan dengan status Ahok sebagai terpidana kasus penodaan agama.

"Ahok ini kasus perorangannya sudah terpisah, sudah selesai, dia melaksanakan sanksi-sanksi dengan baik. Jangan lagi dia dilibatkan dalam politik sekarang," kata Johnny.

Adapun dukungan Ahok kepada Jokowi-Ma'ruf disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Ahad (12/8) kemarin. Ia mengklaim, Ahok akan berkampanye untuk Jokowi-Ma'ruf setelah menjalani masa hukumannya di penjara.


Tugas Jusuf Kalla tidak terganggu dengan adanya cawapres baru





Jusuf Kalla (JK) didaulat sebagai Ketua Dewan Penasihat Tim Kampanye pasangan capres-cawapres, Jokowi-Ma'ruf Amin. Tugas itu diklaim Sekjen Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Johnny G Plate tugas JK sebagai wakil presiden.

"Pak JK akan menjadi ketua tim dewan penasihat tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf. Dia bersama tokoh nasional, ada Pak Siswono Yudhohusodo, Pak Mayjen IGK Manila dan tokoh lainnya," ujar ‎Johnny di Hotel Oria, Jakarta, Senin – CNN INDO

Anggota Komisi XI DPR meyakini tugas baru itu tidak akan menganggu pekerjaan JK sebagai wakil presiden. Pasalnya dalam tim sukses itu JK hanya menjadi ketua dewan penasihat. Bukan sebagai ketua tim kampanye.


"Tentunya tidak akan menyita waktu banyak karena hanya poin-poin kebijakan pokok saja. Selanjutya terus bekonsentrasi melaksanakan pemerintahan nasional yang baik," - Tribunews 


Sekadar informasi, tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf Amin sudah diisi oleh Hasto Kristyanto sebagai sekretaris, dan lima wakil ketua yang diisi oleh Johnny G Plate, Abdul Karding Kadir, Lodwijk Freidrich, Arsul Sani, dan Herry Lontung.

Kelima wakil ketua tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf Amin merupakan masing-masing sekretaris jenderal dari partai politik pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin, yakni Nasdem, PKB, Golkar, PPP, dan Hanura.‎













Pindahnya rakyat venezuela ke ekuador



Jose Carrizales duduk di kursi kayu untuk beristirahat setelah bepergian ke Kolombia. Ia melarikan diri dari kota kelahirannya Valencia di Venezuela satu setengah bulan yang lalu.

Pria berusia 60 tahun itu meninggalkan Venezuela dengan ketiga anaknya dan seorang menantu karena tidak ada yang tersisa di negaranya sejak kepemimpinan Presiden Nicolas Maduro. Dilansir dari Channel News Asia pada Sabtu, (11/8), Carrizales melarikan diri dari kemiskinan di tanah kelahirannya di mana ekonomi runtuh dan hiperinflasi menghancurkan nilai gaji, menimbulkan kekurangan makanan, obat-obatan, serta gagal dalam pelayanan publik.

Dalam perjalanannya ke Kolombia, Carrizales baru menyadari Kolombia dipenuhi oleh lebih dari satu juta imigran Venezuela. Carrizales tahu perjalanannya baru dimulai. "Kolombia kewalahan dengan Venezuela," katanya.


Jadi dia dan keluarganya melanjutkan perjalanannya, tetapi kali ini dengan berjalan kaki, berjalan selama 15 hari dan 1.200 kilometer. Mereka menyeberangi perbatasan lain, dengan Ekuador, dan mencapai Ibu Kota Quito.

Kadang-kadang pengendara yang baik hati akan meringankan beban mereka untuk sementara waktu, tetapi sebagian besar perjalanan dilakukan dengan berjalan kaki. Akhirnya, Carrizales dan keluarganya mencapai tempat perlindungan di pinggiran terminal bus di utara Quito.

Bersama dengan lebih dari 100 orang Venezuela lainnya, ia menghabiskan siang dan malam dengan berlindung di bawah lembaran plastik hitam yang diikat ke pohon. Keadaan kota tersebut berdebu dan dingin, dan anak-anak berdempetan bersama untuk tetap hangat.

Ini adalah kehidupan yang sulit, tidur di tempat terbuka, tetapi Carrizales masih merasa terlahir kembali. Semuanya menjadi lebih terang daripada di Venezuela, di mana beberapa kota jarang mengandalkan air yang mengalir, "kami bau," kenangnya.

"Semuanya terbalik. Aku masih tidak bisa percaya," katanya dengan kesedihan yang tak tertahankan

Kolombia telah memberikan tempat tinggal sementara kepada 820.000 orang Venezuela, tetapi yang lain telah memutuskan untuk terus menuju ke selatan, ke tempat-tempat seperti Chili dan bahkan Uruguay. Ekuador telah mengumumkan keadaan darurat setelah melihat sekitar 4.200 migran sehari memasuki negara itu.

Badan Pengungsi PBB mengatakan hampir 550.000 orang Venezuela telah memasuki Ekuador sejak awal tahun, kebanyakan berjalan kaki dan dalam kondisi genting. Hanya 20 persen dari mereka yang tinggal di Ekuador, sisanya melanjutkan ke Peru dan Chili, kata PBB.

Masalah bagi banyak migran adalah bahwa Kolombia yang berdekatan dapat menjadi tujuan yang tidak ramah. "Di Kolombia, orang Venezuela dipandang rendah," kata Nazareth Viloria.

Namun di Quito dia bertemu orang-orang yang mengutuknya. Dia tidur dengan tiga anaknya yang berusia lima, empat tahun, dan satu lagi di tenda di samping tumpukan pakaian yang disumbangkan.





















Amerika Serikat kuatkan latian militer


Amerika Serikat (AS) telah mulai memotong sejumlah perwira militer Pakistan dari program pendidikan dan pelatihan. Demikian laporan yang diturunkan media Pakistan.  ”Lembaga militer AS 'berjuang' untuk mengisi 66 slot, yang telah mereka sisihkan untuk para pejabat Pakistan, untuk tahun akademik berikutnya," kutip Anadolu dari harian Dawn mengutip sumber-sumber anonim, Minggu (12/8/2018).   Langkah itu dilakukan beberapa hari setelah Pakistan dan Rusia menandatangani perjanjian untuk mengizinkan para perwira militer Pakistan menerima pelatihan di lembaga militer Rusia.  “Dana untuk pelatihan petugas Pakistan berasal dari Program Pendidikan dan Pelatihan Militer Internasional (IMET), tetapi tidak ada dana yang tersedia bagi Pakistan untuk tahun akademik berikutnya,” tulis Dawn.     Para perwira Pakistan telah menerima pelatihan militer dan pendidikan di AS sejak awal 1960-an, yang dihentikan pada 1990-an. Namun, pemerintah AS memulihkan program setelah serangan teroris 11 September 2001.   Departemen Luar Negeri AS juga menegaskan penangguhan partisipasi Pakistan dalam program pelatihan.  ”Sejauh ini, partisipasi Pakistan dalam 97 program pelatihan total senilai USD3,29 juta telah dibatalkan, termasuk 66 program IMET senilai USD2,41 juta, 25 program CTFP (Counter-Terrorism Fellowship Program) senilai USD843, dan 6 program Pusat Regional senilai USD37,” kata Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan.   Namun, pernyataan itu menekankan bahwa AS terus memberikan bantuan sipil ke Pakistan sejalan dengan kepentingan nasionalnya.  Inter Services Public Relations, sayap media tentara Pakistan, belum mengomentari laporan tersebut.  Pada hari Kamis, Mohammad Faisal, juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan, menolak berkomentar tentang hubungan negara saat ini dengan AS.  “Saya tidak akan mengomentari tentang AS. Tentang hubungan Rusia dan Pakistan, hubungan pertahanan kami telah bertumbuh selama bertahun-tahun dan kedua negara telah menjalin kontak militer dengan militer secara teratur," kata Faisal.   Hubungan antara AS dan Pakistan memburuk setelah Presiden AS Donald Trump mengambil alih jabatan tahun lalu, terutama karena benturan kepentingan di Afghanistan yang dilanda perang.

Sri Wahyuni Indah Pratiwi
Nama: Sri Wahyuni Indah Pratiwi

TTL: Jombang, 5 September 1999

Asal Sekolah: SMAN 2 Karanganyar

Prodi: D3 Periklanan

Tahun Angkatan 2018

GREGORIUS RIYANDA PUTRA
13. RIYAN


ISU NASIONALRizieq, Jokowi dan Petaka Politik 2019

Jakarta, CNN Indonesia -- Rizieq Shihab untuk kesekian kalinya urung kembali ke Indonesia. Tetapi drama menyambut kepulangannya, menangguk sukses besar. 

Drama itu, yang telah berlangsung beberapa hari sebelumnya, mendapat sorotan luas media massa. 

Banyak pendukungnya menghadiri acara subuh berjamaah dalam rangka penyambutan Rizieq di Masjid Jami Baitul Amal, Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi pun dibuat sedikit kalang kabut. Aparat dengan jumlah yang tidak sedikit dipersiapkan di sejumlah titik terutama di Bandara Soekarno Hatta.


Gembar-gembor kepulangan Rizieq berakhir antiklimaks. Namun pendukungnya tak sedikit pun merasa kecewa. Mereka hanya harus menunda lagi kerinduannya bertemu Rizieq.


Di bagian lain, sebagian orang yang tak menyukai Rizieq ikut merasa lega, tentu dengan alasan yang berbeda dengan para pendukung Rizieq.

"(Ada dia) Cuma bikin masalah. Demo lagi, razia lagi, hoax lagi," kata teman saya pendukung Jokowi yang tidak menyukai Rizieq, yang belakangan gemar membaca dan menyebarkan status 'selebriti medsos' macam Denny Siregar. 

Rizieq memang sosok kontroversial. Sulit bagi orang untuk bersikap netral ketika berhadapan dengan dirinya. Biasanya, hanya ada dua pilihan: membenci atau mendukung Rizieq. 

Rizieq punya ciri khas tersendiri.



Suaranya yang lantang saat berorasi, sikap tegasnya, dan kritik-kritiknya--seburuk apapun kualitas kritiknya terhadap pemerintah, seolah oase bagi sebagian masyarakat yang memang sejak lama merasa tak puas dengan Jokowi. 

Rizieq, dengan kata lain, telah menjadi kanal bagi sebagian masyarakat untuk menyalurkan ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah, di tengah mandulnya manuver politik dari partai-partai oposisi. 

Dengan segala atribut dan peran di atas, Rizieq tak ayal lagi telah menjelma jadi salah satu tokoh oposisi nonpartai yang diperhitungkan.


Berbagai cara dan celah untuk 'membungkam' Rizieq. Mulai dari kasus ujaran kebencian, penghinaan terhadap lambang negara, hingga dugaan percakapan mesum dengan Firza Husein.

Pemerintah, dalam hal ini kepolisian, memang berhasil membungkam Rizieq. Setidaknya sukses memaksa sang imam hengkang ke Arab Saudi. Sayangnya, keberhasilan itu bersifat sementara, rawan dipolitisir, bahkan bisa berujung 'petaka politik' bagi keberlanjutan pemerintahan Jokowi di Pemilu Presiden 2019.

Simbol Pemersatu

Pemerintah tampaknya abai bahwa secara politis, Rizieq telah menjadi simbol pemersatu kelompok oposisi, baik di kalangan elite maupun akar rumput.

Di level elite Rizieq berhasil menguatkan ikatan kelompok alumni 212 dengan partai-partai oposisi. Sementara di akar rumput, rakyat yang tidak puas dengan Jokowi terus menunggu kepulangannya agar dapat memiliki kembali tokoh oposisi yang garang. 

Dalam situasi demikian, tak heran jika isu kepulangan Rizieq yang sudah bergulir kesekian kalinya, kerap mendapat sorotan luas. 


Isu kepulangan Rizieq pelan tapi pasti, telah menjadi komoditas politik. Salah satunya adalah untuk merapatkan lagi barisan oposisi di tingkat elite dan akar rumput. Dengan demikian, isu ini bisa digulirkan kapanpun sesuai dengan situasi politik yang sedang terjadi. 

Namun, kepulangan Rizieq dalam waktu dekat hanya akan menjadi sebuah bunuh diri politik yang tak berarti apa pun. Dia akan langsung diproses hukum, mungkin juga dipenjara.

Dalam perhitungan terburuk, pemenjaraan Rizieq pada momen yang jauh dari perhelatan Pilpres 2019 tentu akan merugikan dirinya dan terutama kelompok oposisi. 

Rizieq yang berada di bui terlalu dini akan menyulitkan oposisi memelihara sentimen politik massa yang tak puas dengan Jokowi. Isu Rizieq ini rentan memuai ditimpa isu-isu lain yang datang silih berganti.

Dan jika politik adalah soal kalkulasi dan momentum, maka perhelatan Pilpres 2019 merupakan momen paling tepat bagi Rizieq untuk kembali ke Indonesia.

Di saat itu, kepulangan Rizieq akan memicu kekalutan politik bagi pemerintah yang berkuasa. (asa)

 

2. Pergantian Kapolri

Haris melanjutkan, selain memorialisasi, situasi politik akan menghangat di negeri ini karena masa pensiun Kapolri saat ini, Jenderal Badrodin Haiti akan tiba pada Juni nanti. “Saya prediksi bulan Maret sudah mulai ramai,” katanya.

Saat itu adalah saat-saat penentuan bagi Presiden Joko Widodo untuk yang kedua kalinya menghadapi kritikan dari aktifis antikorupsi dan masyarakat. Sebab, pengganti Badrodin adalah Wakil Kepala Polri Komjen Pol. Budi Gunawan.

Budi pernah menjadi tajuk utama di media massa setelah ia ditetapkan sebagai tersangka atas penerimaan dugaan suap saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir di Mabes Polri pada tahun 2003-2006. 

Meski status pentersangkaannya kemudian dianulir oleh hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam gugatan praperadilan.

Pergantian Kapolri akan menjadi pertarungan untuk Jokowi di depan publik. Jokowi bisa saja kedodoran, kata Haris, jika ia tak mempersiapkan skenario terbaik jauh-jauh hari.

Haris juga memprediksi Jokowi akan mendapat tekanan dari lingkaran kekuasaannya nanti saat pergantian akan dilakukan.

ISU INTERNASIOAL

1. Ankara - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menuding Amerika Serikat (AS) menikam Turki 'dari belakang' terkait sengketa diplomatik yang dipicu penahanan pendeta AS. Sengketa diplomatik itu secara tidak langsung telah membuat mata uang Turki, Lira, anjlok terhadap dolar AS.

Dalam pernyataan terbaru di Ankara, seperti dilansir AFP, Senin (13/8/2018), Erdogan melontarkan komentar keras terhadap otoritas Amerika Serikat.

"Di satu sisi, Anda bertindak sebagai mitra strategis, tapi di sisi lain, Anda menembakkan peluru-peluru ke kaki mitra strategis Anda," tegas Erdogan merujuk pada AS.

"Kita bersama di NATO dan kemudian Anda menikam mitra strategis Anda (Turki-red) dari belakang. Bisakah hal semacam itu diterima?" tanyanya kepada otoritas AS.


Baik Turki maupun AS sama-sama sekutu di NATO. Namun keduanya terlihat sengketa sengit untuk berbagai isu, mulai dari penahanan pendeta AS Andrew Brunson terkait terorisme hingga soal konflik Suriah. 

Sengketa itu akhirnya membuat mata uang Turki, Lira, terjun bebas sejak Jumat (10/8) lalu. Kepada publik, Erdogan menyebut Turki menghadapi 'kepungan ekonomi'. Dia menyebut pergerakan Lira yang anjlok sebagai 'serangan terhadap negara kita'.

Pada Jumat (10/8) lalu, Presiden Donald Trump menyatakan dirinya melipatgandakan tarif baja dan aluminium untuk Turki. Hal itu ditempuh Trump setelah Turki menolak membebaskan pendeta Brunson yang ditahan di negara itu selama dua tahun terakhir. Turki meyakini pendeta Brunson terlibat upaya kudeta.

Namun Erdogan meminta rakyat Turki tidak khawatir. "Dinamika perekonomian Turki solid, kuat dan teguh dan akan terus seperti itu," tegasnya. 


Erdogan juga berupaya menguatkan dan menenangkan rakyatnya dengan mengatakan, walaupun dolar AS terus menguat, namun Turki masih memiliki Allah di sisinya. "Jika mereka memiliki dolar mereka, kita memiliki masyarakat, kita memiliki Allah," kata Erdogan seperti dikutip dari CNBC.

Tidak hanya itu, Erdogan juga mengecam praktik 'teror ekonomi' yang meluas di media sosial. Dia bersumpah akan mengambil langkah hukum yang diperlukan untuk menghukum pihak-pihak yang memicu isu via media sosial. Kantor berita Anadolu melaporkan bahwa Kementerian Dalam Negeri Turki telah meluncurkan penyelidikan terhadap 346 akun media sosial atas dasar tuduhan 'membagikan material provokatif di media sosial'.

 

2. Teheran - Iran memamerkan rudal balistik jarak pendek generasi baru pekan ini. Iran bersumpah untuk meningkatkan kemampuan rudal balistiknya di tengah semakin memanasnya hubungan dengan Amerika Serikat (AS). 

Dilaporkan televisi lokal Iran, IRIB, seperti dilansir AFP, Senin (13/8/2018), bahwa rudal balistik generasi baru bernama Fateh Mobin itu telah 'sukses menjalani serangkaian uji coba'. Diklaim oleh Iran bahwa rudal balistik generasi baru itu bisa digunakan untuk menyerang target di darat dan lautan.

"Seperti dijanjikan kepada rakyat tercinta kami, kami tidak akan menyia-nyiakan setiap upaya untuk meningkatkan kemampuan rudal negara ini dan kami tentu akan meningkatkan kekuatan rudal kita setiap harinya," ujar Menteri Pertahanan Iran, Amir Hatami, seperti dikutip kantor berita Tasnim

"Tidak ada yang bisa menghentikan rudal ini karena fleksibilitasnya yang tinggi," imbuhnya.

Ditambahkan Hatami bahwa rudal generasi baru ini '100 persen buatan dalam negeri'. "Gesit, senyap, taktis dan terarah," sebut Hatami soal rudal Fateh Mobin generasi baru ini.

"Dipastikan bahwa semakin besar tekanan dan perang psikologis terhadap negara Iran yang hebat, tekad kami untuk meningkatkan kekuatan pertahanan di segala bidang akan bertambah," tegas Hatami.

Jangkauan rudal generasi baru ini tidak diungkapkan ke publik. Namun menurut data Center for Strategic and International Studies yang berbasis di Amerika Serikat (AS), rudal Iran versi sebelumnya diketahui memiliki jangkauan sekitar 200-300 kilometer. 

Pekan lalu, sejumlah pejabat AS menuturkan kepada Fox News bahwa 'rudal Fateh-110' telah diuji tembak oleh Iran saat latihan militer di Selat Hormuz.

Seorang Jenderal AS menyebut latihan militer itu sengaja dirancang untuk mengirim pesan khusus, menindaklanjuti ancaman dari Iran yang akan menutup jalur pelayaran dan pengiriman minyak yang vital sebagai balasan atas sanksi baru dari AS.

Presiden Donald Trump menarik AS dari kesepakatan nuklir dengan Iran dan negara-negara dunia lainnya sejak Mei lalu. Kesepakatan nuklir itu dicapai tahun 2015 saat AS masih dipimpin Barack Obama. Dalam kesepakatan itu diatur pembatasan program nuklir Iran dengan imbalan pencabutan sanksi-sanksi dari negara Barat untuk negara tersebut.

GREGORIUS RIYANDA PUTRA Yesterday, 09:42
Raditya Fathoni Adi

Sebelas Maret yang merupakan salah satu Universitas Sebelas Maret yang merupakan salah satu universitas terbaik se-Indonesia menurut Kemenristek Dikti menempati urutan ke-9 sebagai Universitas terbaik se-Indonesia. Universitas Sebelas Maret mempunyai 10 fakultas yang sudah terakreditasi. Di universitas Sebelas Maret menyediakan berbagai paket pendidikan baik itu diploma, sarjana, pascasarjana, dan doktor. Salah satu program study PGSD Kebumen terletak memisah bukan di Surakarta melainkan di Kebumen.

Salah satu keistimewaan universitas Sebelas Maret ini adalah adanya Green Campus, yang membuat universitas Sebelas Maret ini lebih segar dan hijau. Perpustakaan juga mempunyai sarana yang cukup baik, hingga saat ini perpustakaan universitas Sebelas Maret sedang dalam pengerjaan yaittu rencananya akan dibuat delapan lantai.Tempat untuk ibadahnyapun semuanya ada dari Masjid karena mayoritas mahasiswa dan dosen universitas Sebelas Maret beragama Islam, ada juga Gereja Katolik, Gereja Kristen, Wihara dan Pura yang letaknya berdekatan, jadi untuk beribadah kita tidak lagi-lagi pusing mencari tempat ibadah yang nyaman dan bersih karena di universitas Sebelas Maret semuanya ada.

Jadi, universitas Sebelas Maret ini pantas menjadi universitas idaman bagi para pelajar yang akan melanjutkan ke jenjang univertas, karena sarana dan prasarananya sudah lengkap dan univertas sudah mendapatkan akreditasi A.


Raditya Fathoni Adi Yesterday, 09:32
GREGORIUS RIYANDA PUTRA
12. FERDI


 

Luhut ke Prabowo : Fight saja di pilpres, jangan pakai isu agama

 

Jakarta  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mendukung Jokowi dan Prabowo Subianto bertarung secara sehat di Pilpres 2019. Dia berharap tidak ada pihak yang kampanye menggunakan isu-isu agama karena bisa merugikan bangsa.

Luhut mengaku mengenal dekat capres-cawapres di Pilpres 2019 yakni Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno. Dia berharap semua bisa bertarung mengeluarkan gagasan yang terbaik demi memajukan bangsa.

"Prabowo itu kan lama wakil saya di Kopassus, jadi saya kenal betul beliau. Biarlah mereka bedua ini bertarung dengan konsep bukan lagi pakai agama," kata Luhut di acara talkshow Youth X Public Figure Vol 6 di Epicentrum XXI, Jakarta, Sabtu (11/8/2018).

Karena kedekatan itu, Luhut mengaku telah menyampaikan langsung ke Prabowo. Menurutnya Ketua Umum Partai Gerindra itu merespons baik agar pertarungan di Pilpres 2019 berjalan secara sehat.

"Saya sudah bilang Prabowo itu Wo nanti maju, maju aja tapi jangan pakai agama sebagai kampanye karena kasihan bangsa ini. 'Setuju bang'. Fight fight saja," ujar dia.

Lebih lanjut Luhut mengungkapkan, beda pendapat dalam berpolitik merupakan hal biasa. Jangan sampai karena beda pilihan politik elite dan rakyat jadi saling bermusuhan.


"Boleh beda pendapat tidak perlu musuhan, tidak perlu dendam. Kita nggak cocok dalam konteks ini ya tidak apa-apa. Tapi nggak perlu musuhan. Maju maju saja tapi jangan pakai agama," kata dia.

"Sehingga nanti Pak Jokowi dengan Prabowo ini pas kampanye bicara masalah ekonomi, bicara masalah kemiskinan bicara pendidikan membawa Indonesia maju," sambungnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandi soal Tudingan Mahar Rp 500 M: Dinamika yang Harus Disyukuri

 

Jakarta  Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief menolak minta maaf soal tudingan mahar yang diberikan Sandiaga Uno sebesar Rp 500 miliar ke PAN dan PKS untuk posisi cawapres Prabowo Subianto. Sandiaga mengatakan isu itu sudah lewat.
Sandiaga Uno
"Ya kita sudah lewat sekarang dari prosesi itu, mari kita bangun satu komunikasi yang lebih baik ke depan dan apa yang jadi concern Pak Arief itu jadi concern nasional dan saya akan bicarakan dengan KPK bahwa ke depan harus ada kejelasan sumbernya, bagaimana membiayai kampanye nasional," ujar Sandiaga di kediaman Soetrisno Bachir, Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (11/8/2018).

 

Sandiaga menambahkan soal biaya kampanye ini harus dibicarakan dengan tokoh-tokoh yang mengerti tentang funding campaign. Hal itu untuk sama-sama memberi masukan agar politik di Indonesia lebih terbuka, bersih dan bisa dipercaya masyarakat.

Sandiaga menyatakan kicauan Andi Arief tidak memperkeruh suasana. Menurutnya, hal itu bagian dari dinamika.

"Saya pikir tidak (memperkeruh), bagaimana itu saya pikir sebagai dinamika yang harus disyukuri," ujarnya. 

 


Sandiaga menegaskan Demokrat telah bergabung dengan koalisi Prabowo-Sandi. Saat ini, yang menjadi fokus adalah bersatu.

"Kita sama-sama ingin ada united, bagaimana kita bersatu, kita ingin hadirkan pemerintahan yang kuat, yang baru, yang insyaallah bisa membuka peluang lapangan kerja dan menghadirkan bahan sembako yang terjangkau," tuturnya.

Sebelumnya, PAN menuntut Demokrat meminta maaf soal tudingan mahar itu. PD menolak meminta maaf.

"Saya kira bukan Demokrat yang harus menginisiasi permintaan maaf. Karena soal mahar kepada PAN dan PKS, itu asal-muasalnya bukan dari Partai Demokrat," ujar Wasekjen PD Andi Arief melalui pesan singkat, Jumat (10/8). 

 

 

 

 

 

Gugatan Trump Rp 5 T ke RI bakal Dibahas WTO Pekan Depan

 

Jakarta Permintaan Amerika Serikat akan membahas sanksi Rp 5T kepada Indonesia dalam sidang WTO pada 15 Agustus 2018. Hal tersebut dijelaskan Direktur Jendral Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan.

"Hal tersebut akan dibahas di sidang DSB WTO pada tanggal 15 Agustus 2018," kata dia kepada detikFinance, Rabu (8/8/2018). 

Sebagai informasi, Pemerintah Indonesia menerima salinan surat Perwakilan Amerika Serikat (AS) untuk Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Jenewa, Swiss, kepada Badan Penyelesaian Sengketa WTO. Dalam suratnya, AS mendesak WTO menjatuhkan sanksi ke RI senilai Rp 5 T.

Dalam keterangan tertulis yang disampaikan Kementerian Perdagangan, disebutkan bahawa gugatan AS tersebut merupakan buntut dari masalah yang terjadi di tahun 2015.

Di tahun 2015, Badan Penyelesaian Sengketa WTO membentuk panel atas permintaan AS dan Selandia Baru yang memperkarakan kebijakan impor produk hortikultura, serta hewan dan produk hewan yang diterapkan Indonesia. 

Total terdapat 18 kebijakan RI yang diadukan oleh AS dan Selandia Baru karena dianggap tidak dengan komitmen kerja sama dagang di WTO. 

Gugatan tersebut pada intinya mempermasalahkan kebijakan pelarangan (impor) yang diterapkan Indonesia.

Mengenai hal tersebut, menjelaskan Permasalahan ini berawal dari pihak AS mendaftarkan rencana retaliasi sebesar US$ 350 juta ke WTO. 

Dalam surat tersebut Oke menjelaskan bahwa Indonesia dianggap gagal memenuhi kesepakatan untuk tidak mengatur pembatasan waktu pengajuan permohonan ijin.

"Indonesia dianggap gagal memenuhi kesepakatan untuk tidak mengatur pembatasan waktu pengajuan permohonan ijin impor dan dikaitkan dengan persyaratan masa panen," kata dia.

Ia menjelaskan, kedua ketentuan tersebut dianggap tetap diberlakukan dan Indonesia dianggap tidak mematuhi putusan panel WTO. 

"Indonesia sendiri merasa sudah memenuhi putusan panel WTO dengan telah mengubah beberapa Permentan dan Permendag yang telah disampaikan kepada WTO," kata dia. 

 

 

 

 

 

Hubungan Turki-AS Memanas, Erdogan Ancam Akan Cari Sekutu Baru

 

 

Ankara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengingatkan bahwa kemitraan Turki dengan   Amerika Serikat mungkin dalam bahaya, seiring ketegangan yang terjadi antara kedua negara. Erdogan bahkan mengancam bahwa Ankara bisa mulai mencari sekutu-sekutu baru.

Hubungan antara kedua sekutu NATO tersebut telah memburuk ke titik terendah dalam beberapa dekade dikarenakan sejumlah isu. Termasuk penahanan pendeta AS, Andrew Brunson atas tuduhan terkait teror, yang memicu turunnya nilai tukar lira Turki terhadap dolar AS ke titik terendah sepanjang sejarah.

Dalam tulisan yang dimuat di media New York Times edisi Sabtu (11/8), Erdogan mengingatkan Washington untuk tidak membahayakan hubungan dengan Ankara. Erdogan bahkan mengancam, negaranya bisa saja mencari "teman-teman dan sekutu baru".

"Kecuali AS mulai menghormati kedaulatan Turki dan membuktikan bahwa dia memahami bahaya yang dihadapi negara kami, kemitraan kita bisa dalam bahaya," tulis Erdogan seperti dilansir kantor berita AFP, Sabtu (11/8/2018).

"Sebelum sangat terlambat, Washington harus menghentikan gagasan yang salah arah bahwa hubungan kita bisa asimetris dan bersepakat dengan fakta bahwa Turki memiliki alternatif-alternatif," imbuh Erdogan dalam tulisannya.

"Kegagalan untuk mengubah tren unilateralisme dan tidak hormat ini, akan mengharuskan kami untuk mulai mencari teman-teman dan sekutu baru," tulis Erdogan.

Erdogan mengatakan, Turki punya alternatif mulai dari Iran, hingga Rusia, China dan sejumlah negara Eropa.

Penahanan pendeta AS, Brunson sejak Oktober 2016 telah makin memanaskan hubungan Ankara dengan Washington. "Mencoba memaksa pemerintah saya untuk campur tangan dalam proses persidangan, tidak sejalan dengan Konstitusi kami atau nilai-nilai demokrasi kita bersama," kata Trump dalam tulisannya di New York Times.

Sebelumnya Presiden AS  Donald Trump menyebut penahanan Brunson sebagai "aib total" dan menyerukan Erdogan untuk membebaskannya segera. 

GREGORIUS RIYANDA PUTRA Yesterday, 09:30
Raditya Fathoni Adi

Internasional

 

Memainkan Peran dalam Menjawab Tantangan Jejaring Terorisme Global

 

Kehancuran basis terkuat  Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Mosul dan Raqqa pada bulan Juli 2017 lalu, menjadi babak baru dalam melihat aksi terorisme global. Alih-alih melemahkan atau menghancurkan pergerakan organisasi yang mendeklarasikan kekhalifahannya pada 29 Juni 2014 silam, kehancuran ini justru menjadi tantangan baru seiring ideologi radikal yang terus menyebar dan membentuk sel-sel baru tidak hanya di Timur Tengah namun hingga ke seluruh dunia.

Kembalinya para mantan prajurit ISIS ke negara asal mereka menjadi ancaman baru di berbagai kawasan, tak terkecuali Asia Tenggara. Indonesia dan Filipina adalah dua negara di Asia Tenggara yang mengalami serangkaian aksi teror bom oleh jaringan teroris ISIS sepanjang 2017. Rentannya wilayah Asia Tenggara terhadap aksi-aksi terorisme tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa struktur masyarakat di wilayah ini cenderung mudah disusupi pemikiran-pemikiran radikal sementara upaya penanganannya cenderung terpusat dan berjalan sendiri-sendiri di masing-masing negara. Hal ini diperumit dengan persoalan instabilitas domestik dan celah pengamanan di wilayah perbatasan, khususnya antara Indonesia-Malaysia-Filipina, yang seringkali menghambat efektivitas kerjasama penanganan terorisme di tingkat regional. Untuk merumuskan upaya yang harus dilakukan pada level nasional, regional, dan internasional dalam memerangi perluasan gerak jaringan ISIS, Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI bekerjasama dengan Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES) menyelenggarakan seminar bertajuk “Jejaring ISIS: Tantangan Regional dan Global” pada tanggal 11 September 2017.

Mengawali pemaparan, Muhammad Fakhry Ghafur, Lc, M.Ag, Koordinator Tim Penelitian Dunia Islam P2P LIPI menyatakan bahwa aktivisme gerakan dan penyebaran ideologi ISIS di Timur Tengah dan belahan dunia lainnya masih berlangsung.  Meskipun kejatuhan ISIS di Mosul dan Raqqa menandai dimulainya babak baru perlawanan kontra ISIS di Timur Tengah, proses kaderisasi ISIS masih tetap berjalan, bahkan aktivismenya semakin terlihat masif di berbagai negara demi menunjukkan eksistensinya. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh Tim Dunia Islam diketahui bahwa setidaknya ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, ISIS akan bergeser menuju tempat-tempat yang lebih potensial. Sejumlah negara di Timur Tengah, seperti Mesir dan Turki menjadi negara terdampak penyusupan simpatisan ISIS yang mundur dari Raqqa. Kedua, setelah pergantian kepemimpinan, ISIS akan melakukan perubahan strategi dalam upaya mempertahankan dirinya. Ketiga, jejaring ISIS akan tetap berusaha menguasai daerah yang merupakan kantong-kantong minyak untuk membiayai gerakan terorisnya.

Runtuhnya kekuasaan ISIS di Mosul pada Juli 2017 menandai dimulainya babak baru dalam konflik Irak. Meski perang melawan ISIS berhasil menyatukan sejumlah kelompok di Irak, namun persaingan antar kelompok milisi bersenjata dan potensi kekerasan masih terus terjadi di sana. Meningkatnya konflik di Irak pasca ISIS dikarenakan beberapa faktor. Pertama, kekalahan ISIS telah memunculkan konflik lama yang terjadi antara kelompok milisi bersenjata untuk memperebutkan kekuasaan yang ditinggalkan ISIS. Kedua, meningkatnya peredaran senjata diantara kelompok-kelompok ini untuk memerangi ISIS. Ketiga, persaingan kekuatan politik regional (Iran, Turki, Saudi) untuk merebut pengaruh di Irak pasca ISIS.

Sementara itu di Suriah, keluarnya ISIS dari Raqqa juga belum mengakhiri konflik di Suriah. Hal ini ditandai dengan masih dikuasainya beberapa kota oleh ISIS di perbatasan Suriah. Kekalahan ISIS di Raqqa menjadi titik tolak ISIS untuk berkonsolidasi dan mengubah propagandanya untuk tetap eksis di Suriah. Ada beberapa cara yang dilakukan. Pertama, bermetamorfosis membentuk strategi dan gerakan baru, mencari pusat kota yang lain, serta pemimpin baru pasca Baghdadi. Kedua, memperkuat basis media sosial untuk menyasar generasi muda di Suriah yang dapat menjadi amunisi baru dalam meneruskan misinya. Ketiga, mendorong eksodus elemen pendukung ISIS ke negara asal dan sejumlah negara untuk menyebar aksi dan ideologinya di seluruh dunia. Terkait poin ketiga ini Fakhry mengingatkan bahwa pelatihan intensif, pengalaman perang serta hubungan yang kuat dengan jaringan teroris di Suriah ini akan semakin membahayakan keamanan regional dan global bila tidak ditangani dengan hati-hati.

Untuk menanggulangi hal itu, sebagaimana diungkapkan oleh Ryantori, Direktur Eksekutif ISMES, di kawasan Timur Tengah sendiri secara multilateral, negara-negara Arab dimotori oleh Arab Saudi berperan aktif di tingkat global untuk bersama-sama PBB bekerja sama dalam memerangi terorisme. Dewan Ulama Senior Arab Saudi bahkan mengeluarkan fatwa mengenai pendanaan terorisme yakni Fatwa on terror financing, pada 7 Mei 2010 yang menyatakan bahwa membantu pendanaan teror, insepsi, membantu atau mencoba untuk melakukan tindak terorisme atau apa pun bentuk maupun dimensinya yang berkaitan dengan itu dilarang oleh syariah serta bisa dikenai hukuman kriminal. Termasuk juga, proses mengumpulkan dan menyediakan dana, atau berpartisipasi dalam berbagai bentuk termasuk akses finansial dan non-finansial tanpa memandang asalnya (legal atau illegal). Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan diberlakukannya kerja sama dengan negara-negara G-7 dalam kerangka Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) untuk memperkuat pengetatan aliran finansial dan regulasi perbankan (Ignatius, ‪washingtonpost.com). Selain itu, negara-negara Arab juga ikut menjadi anggota the Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism. Lembaga ini dideklarasikan oleh Presiden Bush dan Putin pada 2006 dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam mencegah para teroris untuk memiliki atau mengendalikan bahan-bahan nuklir (Olson, 2009).

Dalam konteks regional, Dr. M. Riefqi Muna, M.Def.Stu, peneliti senior P2P LIPI menjelaskan bahwa dalam kerangka ASEAN, terorisme telah diakui sebagai ancaman nyata sebagaimana tertuang dalam ASEAN Convention on Counter Terrorism tahun 2007 yang diratifikasi pada tahun 2013. ASEAN secara deklaratif maupun kerangka regional telah memberikan respon yang cukup. Namun, permasalahan baru muncul ketika pernyataan-pernyataan tersebut harus dioperasionalisasikan ke level nasional masing-masing negara di mana ada gap yang besar antara apa yang sudah disepakati di level regional dengan apa yang dikerjakan di level nasional. Lebih jauh Riefqi menyatakan bahwa kekalahan di Raqa dan Mosul berdampak pada dua hal. Pertama, pengaruh ISIS akan menjadi sleeping cell yang menunggu dan berpindah ke tempat lain yang berpotensi untuk menjadi lokasi terjadinya konflik. Pergerakan atau perpindahan tempat ini sangat ditentukan oleh dari mana asal pejuang ISIS tersebut. Kedua, ISIS akan terus memantau situasi di mana sebuah tempat potensial bagi operasi kegiatan terorisme. Kasus Marawi yang tidak hanya melibatkan warga Filipina, tetapi juga Indonesia dan Malaysia merupakan contoh nyata pergerakan kelompok ini.

Terkait hal ini, Sandy Nur Ikfal Rahardjo, S.I.P, M.Han, koordinator tim penelitian Perbatasan P2P-LIPI menyatakan bahwa kasus Marawi merupakan wake up call akan perlunya kerja sama lintas batas antar negara dalam menangani terorisme. Kedekatan geografis antara pulau-pulau di wilayah perbatasan mengakibatkan arus orang, barang, dan senjata dari wilayah Filipina Selatan ke Indonesia menjadi lebih mudah. Selain itu, social connectivity (hubungan keluarga) antara warga di pulau-pulau perbatasan mengakibatkan dimungkinkannya pergerakan pelaku kegiatan teror di wilayah perbatasan tersebut. Sebenarnya secara hukum, sudah ada kerangka hukum dalam penanganan terorisme antara Indonesia,Malaysia, dan Filipina, bahkan dokumen tertua telah disepakati tahun 1984 di Yogyakarta. Pertemuan trilateral yang terbaru untuk meningkatkan kerjasamadalam menangani ancaman terorisme dan ekstrimisme juga telah diadakan pada tanggal 22 Juni 2017 yang lalu. Adapun kesepakatan yang dicapai mencakup 15 poin, termasuk usaha dan kerjasama dalam menangani akar permasalahan dan kondisi ekstremisme. Dalam upaya penanganan terorisme, khusus untuk pengentasan kemiskinan sebagai salah satu akar berkembangnya terorisme, sudah ada mekanisme BIMP-EAGA dalam kerangka Greater Sulu Sulawesi Economic Corridor. Akan tetapi, mekanisme ini masih terkendala infrastruktur fisik yang belum sepenuhnya rampung.

Adapun dalam konteks kebijakan luar negeri Indonesia, sebagaimana diungkapkan Nanto Sriyanto, S.I.P, M.A, koordinator tim penelitian Politik Luar Negeri P2P-LIPI, selama ini keaktoran Indonesia dalam hal penanganan terorisme sudah berada pada level norm entrepreneur, di mana Indonesia sudah berani mengambil sikap tegas terhadap pelaku terorismePeran ini perlu diikuti dengan penghitungan yang realistis terhadap kepentingan nasional dan ketersediaan anggaran dalam pengoperasionalisasian kepentingan tersebut. Luasnya cakupan persoalan terorisme ini, mulai dari soal foreign terrorist fighters (FTF), deradikalisasi, dan kampanye ISIS, membuat kebijakan luar negeri Indonesia mau tidak mau, menurut Nanto, harus fokus dan disesuaikan dengan kemampuan nasional, yang pada akhirnya membuat Indonesia tidak mungkin bisa berperan di semua panggung. Namun demikian, dalam upaya penanggulangan terorisme Indonesia dapat terus berperan dalam mendorong upaya pertukaran informasi intelijen dan merawat hubungan-hubungan yang sudah terbangun melalui berbagai mekanisme kerja sama yang ada, khususnya kerja sama strategis bilateral dengan negara-negara yang terkait isu ini seperti Turki dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Dengan demikian, kepentingan nasional dan kerjasama multilateral dapat terus berlangsung dengan tanpa mengecilkan kerjasama strategis bilateral.

 

 

Mega Proyek Tiongkok : Jalur Sutra Abad 21 dan Konektivitas ASEAN

 

Jalur Sutra merupakan jalur perdagangan kuno yang menghubungkan Barat dan Timur, seorang peneliti bernama Von Ricthofen berkebangsaan Jerman menamainya The Silk Road pada abad 18 M. Nama Jalur Sutra diambil karena komoditas perdagangan Tiongkok banyak berupa sutra. Frances Wood dalam bukunya The Silk Road : Two Thousand Years in the Heart of Asia mengatakan lintasan Jalur Sutra tersebut memiliki banyak cabang dari ibu kota Dinasti Tang Tiongkok di timur ke Roma, ibu kota Italia di barat. Jalur tersebut dibuka oleh seorang jenderal bernama Zhang Qian dari Dinasti Han. Menelusuri jalan itu akan melewati Afghanistan, Uzbekistan, Iran, dan sampai Alexandaria Mesir. Ditemukan juga cabang lain yang melewati Pakistan, Kabul, Afghanistan hingga Teluk Persia.

Terdapat juga Jalur Sutra melalui laut. Jalur laut tersebut berawal dari Guanzhou, Tiongkok Selatan, ke Selat Malaka, dan terus sampai ke Sri Lanka, India, dan pantai timur Afrika. Jalan Sutra Laut terjadi pada masa Dinasti Song Tiongkok berdasarkan benda-benda budaya yang ditemukan di Somalia. Tiongkok telah membuka Jalur Sutra sekitar 2000 tahun yang lalu merupakan salah satu jalur penting bagi penyebarluasan kebudayaan kuno Tiongkok ke Barat, sekaligus menjadi penghubung pertukaran ekonomi dan kultur Tiongkok-Barat. Kemudian jalur ini tidak gunakan kembali karena terjadi perpecahan di kerajaan Mongol menyebabkan kekuatan politik besar di sepanjang Jalur Sutra menjadi terpisah-pisah, tentara Turkmeni merebut bagian barat Jalur Sutra dan kehancuran Kekaisaran Byzantium. The Silk Road berhenti melayani rute pengiriman sutra pada tahun 1400-an.

Kejayaan Jalur Sutra masa lalu menginsiprasi Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk membuka kembali jalur tersebut. Ambisi Tiongkok untuk memulai mega proyek ini telah diumumkan sejak tahun 2013. Presiden Tiongkok Xi Jinping menyebutnya sebagai ‘Jalur Sutra Baru Abad ke-21’ atau The Silk Road Economic Belt and the 21st-century Maritime Silk Road. Tujuan dari proyek ini adalah menciptakan beberapa koridor ekonomi yang menyambungkan lebih dari 60 negara di seluruh dunia. Proyek Jalur Sutra akan dibagi menjadi dua, darat dan laut. Trek perdagangan darat dikenal dengan Jalur Sabuk Ekonomi, melintasi dari Eropa ke Asia Tengah dan Asia Timur. Kemudian jalur laut dikenal dengan Jalur Sutra Maritim, menghubungkan pelabuhan Tiongkok dengan sejumlah pelabuhan sepanjang rute dari Laut Tiongkok Selatan, Samudera Hindia, Teluk Persia, Laut Merah hingga ke Teluk Aden.

Dalam mewujudkan program One Belt One Road (OBOR) pemerintah Tiongkok siap menggelontorkan dana sebesar US$ 124 milliar atau sekitar Rp. 1649 triliun untuk mendukung program Jalur Sutra Baru. Dana tersebut siap disalurkan untuk membangun infrastruktur hingga konektivitas dengan negara-negara di sepanjang Jalur Sutra. Ada kekhawatiran dari beberapa negara bagian Barat tentang KTT bertajuk Belt and Road yang diadakan di Beijing 14 Mei lalu merupakan upaya Tiongkok menguasai ekonomi secara global. Namun, Xi Jinping menampik tudingan tersebut. Lewat Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan, OBOR adalah produk kerjasama inklusif, bukan alat geopolitik, dan tidak seharusnya dipandang menggunakan mentalitas Perang Dingin yang sudah usang.

Negara-negara ASEAN memegang posisi penting dalam Jalur Sutra Maritim, khususnya Indonesia yang dipilih sebagai tempat pertama untuk mengoperasikan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21. Keadaan ini juga bertepatan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia Poros Maritim Dunia. Visi Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia bersinergi dengan ide One Belt One Road yang diprakarsai Tiongkok. Program OBOR yang dibahas beberapa waktu lalu di Beijing, Tiongkok. Pada kesempatan tersebut Presiden Jokowi dan 30 kepala negara turut serta menandatangani program ini pada dasarnya mempromosikan sistem perdagangan multilateral yang terbuka berlandaskan aturan World Trade Organisation (WTO).

Program Jalur Sutra Baru di ASEAN dirancang untuk sejalan dengan visi konektivitas ASEAN 2025 yang meliputi keterhubungan darat serta laut dengan Vietnam, Laos, Thailand, Kamboja, Myanmar, Malaysia, Singapura dan Indonesia. Mega Proyek Tiongkok One Belt One Road yang menjembatani wilayah Barat Tiongkok dengan Asia Tenggara, Samudra Hindia dan menuju ke Eurasia, menuntut peran Indonesia yang lebih aktif sebagai pemimpin di Asia Tenggara, agar sentralitas ASEAN tetap diutamakan dalam sinergi Jalur Sutra Baru Tiongkok dengan Konektivitas ASEAN, yang perkembangannya cukup lambat.

ASEAN dihadapkan tantangan yang cukup sulit antara lain karena perbedaan pendapat internal akibat ketidakselarasan kebijakan pembangunan antar anggota serta ketimpangan ekonomi antara anggota bagian utara dan selatan. Seperti Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam memerlukan bantuan perbaikan prasarana agar menarik invetor asing, sehingga dapat mengejar ketertinggalan dari anggota ASEAN lainnya. Oleh sebab itu, Indonesia sebagai pemimpin di Asia Tenggara sepatutnya sanggup menguatkan koordinasi intra-ASEAN demi mempercepat pertumbuhan ekonomi yang merata, sehingga dapat menyelaraskan keterhubungan ASEAN dengan Jalur Sutra Baru.

 

Indonesia

 

Masyarakat Peduli Pilpres Bersih Kecewa KPK Tak Usut Dana Sandiaga

 

Koordinator Masyarakat Peduli Pilpres Bersih Lisman Hasibuan menyatakan, pihaknya kecewa dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tidak bertindak mengusut uang Rp1 triliun yang diberikan Sandiaga Uno dalam pemilihan menjadi calon wakil presiden. 

“Kenapa KPK diam saja melihat ini. Seharusnya KPK bisa bertindak cepat sesuai dengan perkembangan informasi yang ada di publik. Buktinya ada di salah satu tweet Andi Arief,” ujar dia di Polda Metro Jaya, Senin (13/8/2018). 

Menurut Lisman, KPK tidak hanya mampu melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), tapi juga harus menindaklanjuti soal dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu. 

"Kenapa KPK (melakukan) OTT terus, sementara kasus ini jelas, ada uang Rp1 triliun. KPK harus proaktif, jangan hanya diam melihat hal ini," ucap Lisman. 

Dia juga menyatakan cuitan Andi Arief di akun Twitternya bukan opini pribadi, tetapi merupakan fakta yang harus ditelusuri lembaga antirasuah tersebut. 

Kemudian, lanjut dia, pihaknya akan berkoordinasi dengan penyidik Polda Metro Jaya untuk menelusuri dugaan tindak pidana korupsi tersebut agar terwujud kampanye Pilpres 2019 bersih dari tindak pidana korupsi. 

"Kami juga akan minta bantuan kepolisian untuk memanggil Andi Arief maupun pihak-pihak terkait yang menerima dana. Besok kami juga akan ke Bawaslu untuk melaporkan hal ini," ucap Lisman. 

Jika cuitan Andi Arief itu ternyata bohong, Lisman menyatakan akan menyerah kepada kepolisian untuk tetap menyelidiki pejabat publik yang menerima dana tersebut. 

Sementara itu, Sandiaga membantah tuduhan bahwa dirinya telah membayar mahar agar tepilih menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres mendatang. Bantahan Sandiaga berkaitan dengan kabar bahwa dirinya membayar mahar kepada PAN dan PKS, dengan nilai masing-masing Rp500 miliar. 

Tuduhan itu pertama kali disampaikan oleh petinggi Partai Demokrat, Andi Arief melalui akun twitter miliknya. Selain membantah tuduhan itu, Sandiaga mengklaim bahwa dirinya berupaya untuk memastikan tidak ada mahar dalam proses kontestasi politik saat ini. 

 

Fadli Zon Klaim Kontribusi Sandi untuk Dana Kampanye, Bukan Mahar

 

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengklaim pengakuan Sandiaga Uno tentang suplai dana kampanye dari kantongnya berkaitan dengan kontribusi kandidat capres-cawapres untuk biaya pemenangan di pemilu. Dana kampanye itu, menurut dia, tidak berkaitan dengan isu mahar Rp500 miliar dari Sandiaga. 

“Sandiaga Uno akui dana kampanye itu mungkin merupakan bagian kontribusi dari pemenangan [di Pilpres]. Karena dalam pemenangan pemilu harus ada kontribusi dari kandidat [capres-cawapres] termasuk Pak Prabowo dan Pak Sandi,” kata Fadli kepada awak media di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, pada Senin (13/8/2018).

Fadli bersikeras membantah tudingan politikus Demokrat, Andi Arief bahwa Sandiaga menyetor mahar kepada PKS dan PAN, masing-masing senilai Rp500 miliar, agar terpilih menjadi cawapres Prabowo di Pilpres 2019. 

Dia menuding pengakuan Andi Arief tidak berdasar. Selain itu, Fadli menampik pernyataan Andi Arief bahwa informasi mengenai dana Rp500 miliar itu berasal dari dirinya. 

“Tidak, saya tidak menyebut angka 500. Kita harus bicarakan dukungan logistik. Itu yang seharusnya kita bicarakan,” kata Fadli.

Dia menambahkan sumbangan dana kampanye dan logistik pemenangan di Pilpres tidak hanya berasal dari kandidat capres-cawapres, melainkan juga ada dari partai dan perseorangan. 

Fadli mengklaim sumbangan dana kampanye itu pun harus sesuai dengan ketentuan UU Pemilu Pasal 327 yang mengatur besaran dana kampanye dari perorangan, perusahaan atau badan usaha non-pemerintah. 

Selain itu, kata dia, perlu ada peraturan yang lebih jelas untuk membuat setiap kubu koalisi di Pilpres 2019 melaporkan anggaran kampanyenya secara transparan. 

“Ke depan, harus ada transparansi penggunaan dana kampanye termasuk dari petahana. Kita tak ingin ada dana siluman,” kata Fadli.

 

Raditya Fathoni Adi Yesterday, 09:30
GREGORIUS RIYANDA PUTRA
11. ANISA


Medsos Bisa Jadi Sarana Bela Negara dan Cinta Tanah Air

 

Media sosial (medsos) telah menjadi kebutuhan komunikasi dan interaksi masyarakat. Namun di sisi lain medsos menjadi lahan basah penyebaran hoaks atau berita bohong dan konten negatif lainnya. Bahkan medsos juga dimanfaatkan untuk kepentingan negatif oleh kelompok teror. Mereka menyebarkan konten propaganda radikal serta dapat melakukan perekrutan anggota dengan cara membuat akun anonim. Medsos merupakan ruang tanpa batas. Penggunanya dapat mengekspresikan dirinya seolah tanpa ada aturan dan batasan apa pun. Padahal, di Indonesia sudah jelas ada aturan dan undang-undang yang mengatur pelanggaran konten negatif seperti pornografi, ujaran kebencian, menyinggung suku agama ras dan antargolongan (SARA), dan juga kejahatan terorisme.

Seharusnya pemerintah juga harus aktif memberikan edukasi pada masyarakat umum serta memasukkan pelajaran tentang cara memanfaatkan media untuk kepentingan yang positif. Salah satu cara positif yang bisa dilakukan adalah memanfaatkan medsos untuk menyebarkan konten yang dapat membangkitkan rasa cinta Tanah Air dan bela negara. Konten-konten bernuansa nasionalisme ini justru menjadi efektif sebagai penangkal konten negatif dan radikal di dunia maya. Konten negatif di medsos yang berpotensi mengadu domba dan memecah belah persatuan masyarakat harus dilawan secara elegan. Salah satu cara elegan adalah membanjiri medsos dengan konten positif dengan membagi pengetahuan yang bermanfaat kepada sesama pengguna internet. Indonesia sekarang hidup di era digital akan lebih baik apabila media sosial digunakan sebagai lahan edukasi wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat memperkokoh persatuan bangsa dan mampu membuat Indonesia tidak mudah terpecah belah dan terhindar dari provokasi radikal.

 

Satgas Money Politic diperkuat

Memasuki masa tenang Pilkada serentak 2018, Polres Banyumas melakukan penambahan personel Satgas Money Politic. Penambahan personel untuk mencegah praktik politik uang pada Pilihan Gubernur - Wakil Gubernur Jawa Tengah maupun Pilihan Bupati - Wakil Bupati Banyumas. Kapolres Banyumas, Bambang Yudhantara Salamun mengatakan, penambahan personel sejumlah 50 orang. Sebelumnya personel polisi yang tergabung dalam Satgas Money Politic bersama unsur Panwaslu dan Kejaksaan Negeri Banyumas, hanya berjumlah 10 orang. Satgas money politik ini, memantau dan menghimpun informasi-informasi dari masyarakat. Personel akan ditempatkan khusus di TPS-TPS yang telah teridentifikasi rawan.

Berdasar data Rekapitulasi Penyusunan TPS Rawan Provinsi Jawa Tengah, dari 3180 TPS yang tersebar di Banyumas, 2799 TPS masuk kategori rawan. Ketua Panwas Banyumas, Yon Daryono mengatakan indikator kerawanan tertinggi yakni pemilih disabilitas dengan prosentase 29,96%. Kerawanan yang dimaksud, para penyandang disabilitas potensial dimanfaatkan. Mereka rawan untuk diarahkan mencoblos pasangan calon sesuai instruksi yang mendampingi. Sedang terkait praktik politik uang, yang masuk kategori tinggi yakni relawan bayaran paslon dengan prosentase 4,65%. Kategori lain masuk wilayah sedang yakni terdapat aktor politik uang di wilayah TPS dengan prosentase 1,10%.

Suku Kurdi, Tunggangan Amerika Serikat di Turki, Iran, Irak dan Suriah

 

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan memeringatkan Amerika Serikat yang merekrut tentara dari Suku Kurdi untuk membantu perang di Suriah. Hasil pantauan intelejen Turki, mereka bergabung dengan pasukan Amerika Serikat dan diberi persenjataan lengkap. Padahal, oposisi dari suku Kurdi tengah merongrong pemerintah Turki dan terlibat dalam kudeta 2016.

Suku Kurdi adalah masyarakat yang jumlahnya cukup banyak. Mereka tinggal di wilayah perbukitan dan menjalani hidup yang 'lebih primitif' dalam dunia modern ini. Mereka menganggap dirinya sebagai kaum yang termarginalkan, karena kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat. Kita bisa menemukan mereka di wilayah perbatasan Turki, Iran, Irak dan Suriah. Suku ini cenderung fanatik dan radikal, apalagi mereka merasa dianaktirikan di masing-masing negara yang mereka tinggali. Suku Kurdi sulit untuk berkompromi dengan peraturan dan undang-undang yang dijalankan negara tersebut. Mereka senang menjalankan aturannya sendiri, yang dianggap menguntungkan bagi suku tersebut. Maka suatu dilema bagi negara itu bagaimana memperlakukan Suku Kurdi. Mereka tidak patuh pada ketentuan negara, tetapi kalau tidak diperhatikan suku ini akan menimbulkan keresahan. Ironinya, mereka berusaha mengklaim wilayah yang mereka tinggali sebagai milik suku Kurdi. Dengan karakter seperti itu maka suku Kurdi mudah dihasut dan diprovokasi negara adidaya untuk menjadi duri dalam daging di negara-negara tersebut. Amerika Serikat mendorong dan mendanai oposisi yang berasal dari suku Kurdi untuk melawan pemerintahan yang sah.  Amerika Serikat menggunakan suku Kurdi sebagai kuda tunggangan untuk mengacaukan negara-negara Persia.

Sebenarnya tidak ada alasan yang kuat jika suku Kurdi di Turki ingin mendirikan negara sendiri. Pemerintah Turki, di bawah kepemimpinan Erdogan telah berusaha memajukan semua rakyatnya tanpa kecuali. Infrastruktur dan fasilitas juga dibangun secara lengkap di provinsi-provinsi yang berada di perbatasan. Mereka cukup sandang dan pangan. Namun karena ada provokasi dari Amerika Serikat dan sekutunya yang berkepentingan menguasai Timur Tengah, maka suku Kurdi bergejolak menuntut kemerdekaan.

Apa peran Inggris pasca brexit

Sementara keluarnya Inggris dari Uni Eropa pada tahun 2019 makin dekat, Inggris ingin menentukan perannya yang baru di panggung dunia. Banyak analis mengatakan Inggris bisa kesulitan mempertahankan pengaruhnya selagi negara-negara kuat lainnya menuntut perwakilan yang lebih besar di badan-badan dunia seperti PBB. "Inggris berjuang di atas kelasnya" - sebuah analogi tinju yang pernah digunakan oleh mantan menlu untuk menggambarkan peran negaranya di panggung dunia. Analogi tersebut sejak itu sering diulang. Tapi status itu bisa kehilangan kekuatan. McDonagh mengatakan sebagai pertanda memudarnya cengkeraman pengaruh Inggris adalah kekalahannya untuk mempertahankan posisi hakim pada bulan November di Mahkamah Internasional (ICJ). Setelah perjuangan yang panjang di PBB, Inggris menarik pencalonannya, membiarkan seorang hakim India mengambil tempat yang diduduki Inggris sejak pembentukan ICJ pada tahun 1946.

Tapi kecil kemungkinan Inggris akan kehilangan tempat permanennya di DK PBB dalam waktu dekat, kata pakar PBB Richard Gowan dari Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa. Inggris berkeras tidak akan menarik diri. Ambisi pemerintah setelah Brexit adalah menciptakan apa yang dikatakan Inggris "Global Britain." Dalam mencari peran baru di panggung dunia, para analis mengatakan Inggris perlu membentuk aliansi baru, sambil mempertahankan kedekatan dengan sahabat-sahabat lama dan berupaya mengatasi kekacauan di dalam negeri. 

GREGORIUS RIYANDA PUTRA Yesterday, 09:29
GREGORIUS RIYANDA PUTRA
10. LINA


B. Isu Politik

1. KPU Tidak akan Memperpanjang Masa Pendaftaran

 

KPU memastikan semua dokumen pasangan capres dan cawapres yang mendaftara telah lengkap pascapendaftaran dua pasangan calon yakni Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto- Sandiaga Salahudin Uno, Kemarin 10 Agustus 2018.

 

Ketua KPU Arief Budiman menyatakan pihaknya tidak akan memperpanjang masa pendaftaran pasangan capres-cawapres yang telah dibuka sejak 4 Agustus 2018. Dia juga memastikan berkas dua pasangan calon telah lengkap. Tahap selanjutnya KPU akan memverifikasi berkas yang sudah masuk sebelum ditetapkan sebagai pasangan capres-cawapres di Pilpres.

2. DPR setuju Sekolah diliburkan karena Asian Games

 Para Pelajar akan diliburkan pada pelaksanaan event olahraga Asian Games dan Asian Para Games yang akan dilakukan pada 18 Agustus-2 September 2018 mendatang. Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra mengatakan, kebijakan libur sudah disepakat beberapa pihak baik DPR, kementerian dan panitia pelaksana Asian Games. 

Namun untuk memberlakukan hal tersebut perlu adanya instruksi atau aturan yang dikeluarkan oleh setingkat Menteri Koordinator. "Usulan itu sudah putus, tapi belum kuat dan harus ada keputusan semacam Peraturan Pemerintah yang menguatkan usulan tersebut," kata Sutan pada Rabu. Menurut uraian diatas bagaimana pendapat anda?

C. isu internasional

1. Pasukan Israel melepas tembakan ke warga Palestina 

Warga Palestina yang ikut dalam aksi-aksi protes di Jalur Gaza. Akibatnya dua orang tewas dalam penembakan itu. Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan seperti dilansir Press TV, Sabtu (11/8/2018), Abdullah al-Qotati, seorang warga Palestina tewas akibat tembakan Israel di sebelah timur kota Khan Yunis, Jalur Gaza bagian selatan pada Jumat (10/8) waktu setempat. Kementerian menyebutkan warga Palestina tersebut bekerja sebagai paramedis.

Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza, Ashraf al-Qidra menambahkan, warga Palestina berumur 55 tahun, Ali Saeid al-Aloul juga tewas ditembak pasukan Israel di sebelah timur kota Rafah di Gaza selatan. Sejauh ini belum ada komentar dari otoritas Israel mengenai penembakan yang menewaskan warga Palestina tersebut.

Cr: Amir Cohen

 

2. Aktivis Pussy Riot Kabur dari Rusia untuk Tampil di Festival Seni

 

Salah satu aktivis Rusia yang juga anggota bandpunkPussyRiot,MariaAlyokhina 'melarikan diri' dari Rusia untuk tampil di festival seniEdinburgh FestivalFringe diEdinburgh, Skotlandia. Maria Alyokhina mengklaim pemerintah Rusia melarang dia meninggalkan negara itu tetapi dia menentang larangan itu untuk pergi ke ibukota Skotlandia.

Alyokhina meraih ketenaran pada tahun 2012 setelah tampil di Katedral Moskow untuk melakukan aksi protes kepada gereja dan pemerintah. Dia dijatuhi hukuman dua tahun penjara, namun dibebaskan lebih awal.

 

GREGORIUS RIYANDA PUTRA Yesterday, 09:27
Pages: 1 2 3 4 5 ... » »»